 |
| Ketua MPR sekaligus Ketua DPD itu menjamin kondisi umat Islam di daerah lain dalam keadaan aman |
Naypyitaw - Ketua MPR (Pyidaungsu Hluttaw) Myanmar, U Khin Aung Myint menyambut delegasi parlemen Indonesia dari Fraksi PKS yang dipimpin Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (22/08/2012) sore. Pertemuan berlangsung di gedung MPR yang megah, suatu pusat pemerintahan baru di ibukota Naypyitaw.
"Kami ingin menegaskan insiden yang terjadi di Rakhine State bukan konflik agama, tapi suatu peristiwa kriminal yang meluas jadi bentrok antara kelompok. Situasi tambah panas karena pemberitaan media, terutama di internet yang di luat proporsi," jelas Aung Myint.
Ketua MPR sekaligus Ketua DPD itu menjamin kondisi umat Islam di daerah lain dalam keadaan aman, termasuk kaum muslimin di Yangon sekitar 400.000 orang.
"Kami berupaya agar insiden semacam itu tidak terulang. Kami juga mendengar di Jakarta terjadi demonstrasi di depan Kedubes Myanmar. Kami berharap kondisi aman bagi warga Myanmar di Jakarta, apalagi delegasi Myanmar yang akan ke Mataram untuk menghadiri sidang parlemen Asean bulan September," ungkap Aung Myint.
Hidayat merespon cepat bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan pengamanan khusus kepada tamu negara.
"Kami jamin 100 persen warga Myanmar akan aman di Indonesia, karena rakyat kami sangat menghargai kemajemukan," jawab Hidayat, seraya mengapresiasi ada anggota MPR Myanmar yang beragama Islam.
Usai dialog dengan pimpinan MPR, delegasi Indonesia bertemu dengan pimpinan DPR Myanmar. Suasana dialog lebih santai dan menyentuh isu substansial.
"Kami akan menyelesaikan konflik antar etnik melalui aspek yang mendasar, yakni penuntasan masalah kewarganegaraan. Jika seseorang dapat membuktikan hidup tiga generasi di wilayah Myanmar dan bersikap loyal, maka mereka berhak mendapat status warga negara," jelas Wakil Ketua DPR (Pyithu Hluttaw) U Htay Oo.
Hidayat menyambut baik rencana tersebut. "Kami melihat itu suatu langkah maju. Peran DPR Myanmar sangat substansial untuk menyelesaikan konflik yang rumit dan berlatar sejarah panjang," sahut Hidayat.
"Kami akan menuntaskan masalah tersebut tanpa penundaan," balas U Htay, yang juga menjabat Sekjen partai berkuasa Union Solidarity and Development Party (USDP). Tahun depan direncanakan sensus penduduk secara nasional.
Anggota delegasi M. Sohibul Iman menanyakan masa kerja Komisi Investigasi yang dibentuk pemerintah dan beranggotakan 27 orang, 5 di antaranya dari organisasi Islam, dan diluncurkan 17 Agustus lalu. "Komisi bertugas selama 3 bulan dan harus melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden," jawab U Htay.
Hidayat menegaskan misi diplomatik PKS sebagai anggota parlemen Indonesia untuk menyelesaikan masalah lewat jalur legislasi. "Kita kagum dengan gedung parlemen Myanmar yang sangat megah. Kita percaya Myanmar akan mengimplementasikan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM," ujar Dubes RI untuk Myanmar, S. Sumarsono yang mendampingi delegasi.
"Kami ingin menegaskan insiden yang terjadi di Rakhine State bukan konflik agama, tapi suatu peristiwa kriminal yang meluas jadi bentrok antara kelompok. Situasi tambah panas karena pemberitaan media, terutama di internet yang di luat proporsi," jelas Aung Myint.
Ketua MPR sekaligus Ketua DPD itu menjamin kondisi umat Islam di daerah lain dalam keadaan aman, termasuk kaum muslimin di Yangon sekitar 400.000 orang.
"Kami berupaya agar insiden semacam itu tidak terulang. Kami juga mendengar di Jakarta terjadi demonstrasi di depan Kedubes Myanmar. Kami berharap kondisi aman bagi warga Myanmar di Jakarta, apalagi delegasi Myanmar yang akan ke Mataram untuk menghadiri sidang parlemen Asean bulan September," ungkap Aung Myint.
Hidayat merespon cepat bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan pengamanan khusus kepada tamu negara.
"Kami jamin 100 persen warga Myanmar akan aman di Indonesia, karena rakyat kami sangat menghargai kemajemukan," jawab Hidayat, seraya mengapresiasi ada anggota MPR Myanmar yang beragama Islam.
Usai dialog dengan pimpinan MPR, delegasi Indonesia bertemu dengan pimpinan DPR Myanmar. Suasana dialog lebih santai dan menyentuh isu substansial.
"Kami akan menyelesaikan konflik antar etnik melalui aspek yang mendasar, yakni penuntasan masalah kewarganegaraan. Jika seseorang dapat membuktikan hidup tiga generasi di wilayah Myanmar dan bersikap loyal, maka mereka berhak mendapat status warga negara," jelas Wakil Ketua DPR (Pyithu Hluttaw) U Htay Oo.
Hidayat menyambut baik rencana tersebut. "Kami melihat itu suatu langkah maju. Peran DPR Myanmar sangat substansial untuk menyelesaikan konflik yang rumit dan berlatar sejarah panjang," sahut Hidayat.
"Kami akan menuntaskan masalah tersebut tanpa penundaan," balas U Htay, yang juga menjabat Sekjen partai berkuasa Union Solidarity and Development Party (USDP). Tahun depan direncanakan sensus penduduk secara nasional.
Anggota delegasi M. Sohibul Iman menanyakan masa kerja Komisi Investigasi yang dibentuk pemerintah dan beranggotakan 27 orang, 5 di antaranya dari organisasi Islam, dan diluncurkan 17 Agustus lalu. "Komisi bertugas selama 3 bulan dan harus melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden," jawab U Htay.
Hidayat menegaskan misi diplomatik PKS sebagai anggota parlemen Indonesia untuk menyelesaikan masalah lewat jalur legislasi. "Kita kagum dengan gedung parlemen Myanmar yang sangat megah. Kita percaya Myanmar akan mengimplementasikan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM," ujar Dubes RI untuk Myanmar, S. Sumarsono yang mendampingi delegasi.
Selain bertemu MPR, HNW juga bertemu Menkesos Myanmar, U Aung Kyi. U Aung Kyi.
*hidayatullah.com
__________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar