Padang - Kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbar. Selain itu, program gerakan pensejahteraan petani (GPP) juga dinilai berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari 8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012. Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.
”Kita bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.
Penurunan tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu target utama.
Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2012, tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.
Kemudian pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.
Penurunan tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.
Dampaknya, indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun menjadi 0,29 pada Maret 2012.
Selain itu, angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.
Sementara tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.
Secara umum, penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024 jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan terendah di kota,” ujarnya Syahrial.
Menurutnya, saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.
Sementara itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada Satpol PP Sumbar.
Seperti, melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat (Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu, penertiban depot dan peredaran air minum isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.
Terkait dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan inspektorat.
Membentuk Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip) se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.
Sedangkan Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.
Jumlah rumah tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145 rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari) mandiri sebanyak tiga unit.
Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.
Pada tahun 2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.
Pada tahun 2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.
Sedangkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Pada tahun 2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.
Sedangkan pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare. Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektare.
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30 ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99 persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.
Termasuk peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.
Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.
Sedangkan, capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.
Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.
Sedangkan jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.
Untuk, pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA). Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari 8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012. Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.
”Kita bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.
Penurunan tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu target utama.
Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2012, tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.
Kemudian pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.
Penurunan tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.
Dampaknya, indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun menjadi 0,29 pada Maret 2012.
Selain itu, angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.
Sementara tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.
Secara umum, penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024 jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan terendah di kota,” ujarnya Syahrial.
Menurutnya, saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.
Sementara itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada Satpol PP Sumbar.
Seperti, melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat (Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu, penertiban depot dan peredaran air minum isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.
Terkait dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan inspektorat.
Membentuk Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip) se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.
Sedangkan Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.
Jumlah rumah tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145 rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari) mandiri sebanyak tiga unit.
Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.
Pada tahun 2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.
Pada tahun 2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.
Sedangkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Pada tahun 2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.
Sedangkan pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare. Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektare.
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30 ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99 persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.
Termasuk peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.
Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.
Sedangkan, capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.
Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.
Sedangkan jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.
Untuk, pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA). Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.
*http://tentanggubernursumbar.wordpress.com/2012/08/31/tekan-angka-kemiskinan-dengan-gpp/
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar