SURABAYA--MICOM: TV9 yang merupakan televisi milik Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan memancarkan siarannya untuk coverage seluruh Jatim mulai tahun 2013.
"Masyarakat Jatim perlu media alternatif. Selama ini, TV9 hanya untuk Surabaya dan sekitarnya, tetapi tahun depan akan menjangkau seluruh Jatim," kata Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu (9/9).
Ditemui di sela-sela Halalbihalal PWNU Jatim dan PCNU se-Jatim, dia mengaku pihaknya serius menggarap pertelevisian karena siaran yang telah dilakukan selama ini terbukti menarik minat masyarakat.
"Akan tetapi, kami belum punya modal. Alhamdulillah, tahun ini sudah ada kerja sama dengan investor yang sanggup mendanai hingga ratusan miliar. Oleh karena itu, kami siap menjangkau seluruh masyarakat Jatim mulai tahun depan," katanya.
Apalagi, kata dia, TV9 juga mendapatkan izin (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring sehingga pancaran siarannya sudah dapat ditingkatkan jangkauannya.
"Tayangan televisi yang tidak sesuai dengan selera masyarakat memang sulit dipahami kalangan pertelevisian. Oleh karena itu, NU membuat 'tandingan' saja sebab kalau dilawan juga akan capek sendirian," katanya.
Hal itu mendapat tanggapan dari praktisi pertelevisian Ishadi SK yang juga hadir dalam halalbihalal pengurus NU se-Jatim itu.
"Masyarakat sekarang memang sudah saatnya menerima tayangan yang baik, seperti TV9," katanya.
Menurut dia, era digitalisasi pertelevisian saat ini sudah seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah melalui Kemenkominfo untuk memilah tayangan yang baik bagi masyarakat.
"Artinya, era digitalisasi merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengenakan pajak yang tinggi bagi media televisi tertentu dan memberi subsidi bagi media televisi yang baik untuk masyarakat, seperti TV9," katanya.
Sementara itu, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Abu A'la menilai pemerintah memang sulit membendung liberalisasi di segala bidang. Namun, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam hal tertentu.
"Misalnya, Pemerintah bisa mendorong dunia pendidikan untuk mengarah kepada pendidikan spiritual melalui intervensi kurikulum, ujian (UN), termasuk mendukung sejumlah media alternatif," katanya.
Bahkan, kata dia, pemerintah sudah saatnya mendukung organisasi kemasyarakatan tertentu, seperti NU dan Muhammadiyah, untuk menjadi semacam penjamin mutu dalam nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat. (Ant/OL-3)
"Masyarakat Jatim perlu media alternatif. Selama ini, TV9 hanya untuk Surabaya dan sekitarnya, tetapi tahun depan akan menjangkau seluruh Jatim," kata Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu (9/9).
Ditemui di sela-sela Halalbihalal PWNU Jatim dan PCNU se-Jatim, dia mengaku pihaknya serius menggarap pertelevisian karena siaran yang telah dilakukan selama ini terbukti menarik minat masyarakat.
"Akan tetapi, kami belum punya modal. Alhamdulillah, tahun ini sudah ada kerja sama dengan investor yang sanggup mendanai hingga ratusan miliar. Oleh karena itu, kami siap menjangkau seluruh masyarakat Jatim mulai tahun depan," katanya.
Apalagi, kata dia, TV9 juga mendapatkan izin (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring sehingga pancaran siarannya sudah dapat ditingkatkan jangkauannya.
"Tayangan televisi yang tidak sesuai dengan selera masyarakat memang sulit dipahami kalangan pertelevisian. Oleh karena itu, NU membuat 'tandingan' saja sebab kalau dilawan juga akan capek sendirian," katanya.
Hal itu mendapat tanggapan dari praktisi pertelevisian Ishadi SK yang juga hadir dalam halalbihalal pengurus NU se-Jatim itu.
"Masyarakat sekarang memang sudah saatnya menerima tayangan yang baik, seperti TV9," katanya.
Menurut dia, era digitalisasi pertelevisian saat ini sudah seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah melalui Kemenkominfo untuk memilah tayangan yang baik bagi masyarakat.
"Artinya, era digitalisasi merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengenakan pajak yang tinggi bagi media televisi tertentu dan memberi subsidi bagi media televisi yang baik untuk masyarakat, seperti TV9," katanya.
Sementara itu, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Abu A'la menilai pemerintah memang sulit membendung liberalisasi di segala bidang. Namun, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam hal tertentu.
"Misalnya, Pemerintah bisa mendorong dunia pendidikan untuk mengarah kepada pendidikan spiritual melalui intervensi kurikulum, ujian (UN), termasuk mendukung sejumlah media alternatif," katanya.
Bahkan, kata dia, pemerintah sudah saatnya mendukung organisasi kemasyarakatan tertentu, seperti NU dan Muhammadiyah, untuk menjadi semacam penjamin mutu dalam nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat. (Ant/OL-3)
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar