Plafon Ruang FPKS Roboh, Teror Karena PKS Tidak Setuju Renofasi Gedung DPR?

foto detikcom

Sejumlah atap plafon ruang anggota Fraksi PKS (FPKS) DPR di lantai 4 Gedung Nusantara I roboh, Kamis (27/12). Berdasarkan sejumlah foto yang beredar di media, kerusakan yang terjadi cukup serius. Sejumlah atap plafon jatuh dan pecah menimpa meja, kursi dan berceceran di lantai karpet ruangan. Di beberapa sisi juga terdapat tetesan air dari atas.

"Ruang anggota FPKS Bukhori Yusuf," demikian disampaikan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada detikcom, Jumat (28/12/2012), menjelaskan ruang mana yang mengalami kerusakan.

Belum diketahui dari mana tetesan air ini mengingat gedung Nusantara I DPR sebenarnya tingginya 24 lantai. Namun di bagian atap terlihat berlubang cukup besar.

Itulah anehnya. Apakah kejadian ini murni musibah atau suatu 'kesengajaan' untuk menteror anggota F-PKS karena selama ini FPKS sangat tegas menolak rencana renofasi Ruang Kerja DPR yang menelan biaya milyaran?

Sebagaimana pernah diberitakan detikcom dalam salah satu beritanya "Renovasi Ruang Kerja Rp 6,2 M, PKS: Sekjen DPR Harus Peka Sense of Crisis", FPKS menolak keras renovasi ruang kerja anggota DPR karena memboroskan uang negara untuk sesuatu yang tidak penting. Menurut politisi PKS Indra, Sekjen DPR yang punya rencana ini harusnya peka dengan sense of crisis.

"Seharusnya semua penyelenggara negara punya sense of crisis atas kondisi rakyat kita yang lebih membutuhkan perhatian. Masih sangat banyak rakyat kita yang kelaparan, tidak bisa berobat, tidak sanggup biayai sekolah, dan lain-lain," kata Indra dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (7/11/2012).

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rakyat jauh lebih penting daripada merenovasi ruang kerja anggota dewan, terlebih dengan anggaran yang begitu fantastis.

"Pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut lebih penting daripada pengadaan atau perbaikan fasiltas seperti renovasi toilet Rp 1,4 miliar atau perbaikan ruang kerja Rp 6,2 miliar dan lainnya," terang anggota Komisi III itu.

Lebih jauh Indra menyatakan, selayaknya setiap rencana pengadaan atau renovasi yang diprogramkan Sekjen, memperhatikan skala prioritas, kepatutan dan kondisi masyarakat.

"Dalam setiap program pengadaan atau perbaikan fasilitas yang akan dilakukan baik di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, maka harus memperhatikan kepatutan, skala prioritas, dan kondisi masyarakat kita," jelasnya.

___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia